Standar Layanan Informasi Desa Angseri
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan
Sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Angseri berupaya memberikan pelayanan informasi secara profesional, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam memberikan pelayanan informasi, kami berkomitmen untuk:- Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur.
- Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan biaya yang wajar, mudah, dan sederhana.
- Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- Menyediakan daftar Informasi Publik (DIP) untuk kebutuhan yang berlaku.
- Menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas pelayanan informasi yang memadai.
- Menyediakan ruang pelayanan informasi yang nyaman, tertib, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Merespons dengan cepat setiap permohonan informasi maupun keberatan atas pelayanan informasi publik.
- Menyiapkan petugas pelayanan informasi yang profesional, ramah, dan berintegritas.
- Melaksanakan pengawasan internal serta evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
| Komponen | Standar Pelayanan |
|---|---|
| Produk Layanan | Pelayanan Informasi Publik. |
| Biaya | Gratis (Tidak Dipungut Biaya). |
| Media Pelayanan | Tatap Muka, Website, Email dan WhatsApp. |
| Jangka Waktu | Paling lambat 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja sesuai ketentuan. |
| Output | Dokumen Informasi Publik atau Surat Pemberitahuan. |
| Dasar Hukum | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya. |
Standar pelayanan ini merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pemerintah Desa Angseri guna mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, mudah diakses, dan akuntabel.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap orang berhak:
- Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setiap orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, memperoleh salinan Informasi Publik melalui permohonan, serta menyebarluaskan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Setiap pemohon berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permohonan tersebut.
- Setiap pemohon berhak mengajukan keberatan atau gugatan apabila mengalami hambatan maupun kegagalan memperoleh Informasi Publik sesuai ketentuan Undang-Undang.
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008:
- Menggunakan Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mencantumkan sumber informasi yang diperoleh baik untuk kepentingan pribadi maupun publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 14 Tahun 2008:
- Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila permintaan informasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Informasi yang dapat membahayakan negara.
- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
- Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi.
- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
- Informasi Publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh Badan Publik.
Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2008:
- Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan.
- Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi serta dokumentasi agar pelayanan informasi berjalan efektif dan mudah diakses masyarakat.
- Membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat atas Informasi Publik.
- Pertimbangan tersebut dapat memuat aspek politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan negara.
- Memanfaatkan sarana elektronik maupun non-elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik.
- Melaksanakan pengelolaan arsip dan pendokumentasian Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Angseri berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, cepat, mudah, akuntabel, dan tanpa biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
☎️ Kontak Layanan PPID
Melayani Informasi Publik Secara
Cepat • Tepat • Transparan • Akuntabel
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
© 2020–2026 Pemerintah Desa Angseri