Tingkatkan Kapasitas Operator dan Profesionalisme Kepala Kewilayahan, Bimtek JAYADUTA Dorong Transformasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tabanan

TABANAN - Dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur kewilayahan serta mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Operator dan Kepala Wilayah se-Kabupaten Tabanan dengan mengangkat tema “Mewujudkan Kepala Kewilayahan yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Salah satu materi penting dalam kegiatan ini adalah pengenalan dan penerapan JAYADUTA (Jaringan Layanan Adminduk Dukcapil Tabanan), sebuah transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui kantor desa.

JAYADUTA, Transformasi Pelayanan Adminduk Berbasis Digital

Pengembangan JAYADUTA merupakan upaya penyempurnaan sistem pelayanan sebelumnya yang masih menggunakan beberapa kanal berbeda, seperti Speedline berbasis web, pengajuan melalui Google Form, serta koordinasi dan penyampaian hasil melalui WhatsApp. Selain itu, cakupan layanan sebelumnya belum menyeluruh dan sebagian proses masih dilakukan secara manual maupun tatap muka.

Melalui JAYADUTA, berbagai proses dan fitur layanan tersebut diintegrasikan ke dalam satu platform untuk memudahkan masyarakat mengajukan permohonan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan sistem ini, masyarakat cukup datang ke kantor desa untuk menyampaikan kebutuhan pelayanan tanpa harus datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.

Empat Tahapan Pelayanan JAYADUTA

Dalam penerapannya, sistem JAYADUTA memiliki alur pelayanan yang terstruktur melalui empat tahapan utama, yaitu:

1. Pengajuan Permohonan oleh Masyarakat

   Masyarakat datang ke kantor desa untuk menyampaikan kebutuhan layanan administrasi kependudukan dan membawa dokumen persyaratan yang diperlukan.

2. Verifikasi dan Penginputan oleh Operator Desa

   Operator desa memberikan informasi persyaratan, melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas, kemudian menginput data serta mengunggah dokumen permohonan ke dalam sistem JAYADUTA.

3. Pemrosesan oleh Operator Dukcapil

   Permohonan yang telah masuk akan diterima dan diproses oleh operator Disdukcapil sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam proses ini, apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dokumen pendukung, permohonan dapat dikembalikan kepada operator desa untuk dilengkapi.

4. Penyelesaian dan Penyerahan Dokumen

   Setelah dokumen selesai diproses, operator Dukcapil mengunggah hasil pelayanan ke sistem JAYADUTA. Operator desa dan masyarakat akan menerima notifikasi bahwa dokumen telah selesai. Selanjutnya, dokumen dapat diunduh atau dicetak setelah melalui tahapan survei layanan.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat maupun operator desa dapat memantau status permohonan dan memperoleh informasi hasil pelayanan secara lebih terstruktur.

Peran Strategis Kepala Kewilayahan dalam Tertib Administrasi Kependudukan

Selain pengenalan sistem digital, materi Bimtek juga menekankan pentingnya fungsi pelayanan administrasi kependudukan serta peran kepala kewilayahan dalam mendukung tertib administrasi penduduk di desa.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban penerbitan data serta dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik serta pembangunan sektor lainnya.

Kepala kewilayahan memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya membantu kelancaran penyampaian informasi, persyaratan, dan proses pengurusan dokumen kependudukan.

Materi juga menjelaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan diberikan kepada Warga Negara Indonesia maupun orang asing sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan pelayanan meliputi pelaporan, verifikasi dan validasi data, perekaman data ke dalam database kependudukan, serta pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Sosialisasi Permendagri Nomor 6 Tahun 2026

Materi lainnya membahas Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Regulasi ini bertujuan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi terbaru, meliputi perubahan definisi, istilah dan klasifikasi, formulir pelayanan, formulir pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta pengaturan masa transisi.

Beberapa substansi perubahan yang menjadi perhatian antara lain:

• Penyesuaian istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip pelayanan yang inklusif.

• Penyesuaian istilah PNS menjadi ASN untuk mengakomodasi Aparatur Sipil Negara, baik PNS maupun PPPK.

• Penambahan kode jenis pekerjaan pada angka 100–108 untuk mengakomodasi jenis pekerjaan tertentu, termasuk rohaniwan.

• Penyesuaian formulir pengajuan pelayanan berdasarkan jenis peristiwa penting, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI.

• Penambahan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan, termasuk formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

• Pengembangan Catatan Pinggir pada akta pencatatan sipil dari sebelumnya 17 jenis menjadi 22 jenis yang dibuat dalam bentuk QR Code.

Dalam ketentuan masa transisi, formulir administrasi kependudukan dan penulisan Catatan Pinggir dengan QR Code wajib disesuaikan paling lambat satu tahun sejak peraturan tersebut diundangkan. Catatan Pinggir yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

Komitmen terhadap Keamanan dan Kerahasiaan Data Kependudukan

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, aspek keabsahan dokumen, keamanan informasi, serta kerahasiaan data penduduk menjadi perhatian penting.

Materi JAYADUTA juga menjelaskan sejumlah ketentuan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, antara lain terhadap pemalsuan dokumen, manipulasi data kependudukan, penyebarluasan data kependudukan tanpa hak, pungutan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan, serta penerbitan dan pendistribusian blangko dokumen kependudukan secara ilegal.

Di tingkat desa, pelaksanaan JAYADUTA juga mengatur penunjukan dua orang operator desa melalui Surat Keputusan Perbekel. Operator desa bertanggung jawab melakukan verifikasi awal terhadap dokumen persyaratan sebelum diunggah ke sistem. Dokumen fisik atau persyaratan asli dikumpulkan secara kolektif dan diserahkan setiap bulan kepada Dinas Dukcapil.

Menuju Pelayanan Desa yang Lebih Profesional dan Akuntabel

Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis ini, peningkatan kapasitas kepala kewilayahan diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Penerapan JAYADUTA menjadi bagian dari transformasi pelayanan berbasis digital di Kabupaten Tabanan, dengan mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, pemrosesan, hingga penyampaian hasil dokumen dalam satu sistem layanan.

Dengan pemahaman regulasi yang semakin baik, dukungan operator desa, serta pemanfaatan teknologi digital, pelayanan administrasi kependudukan diharapkan semakin tertib, efektif, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

JAYADUTA – Transformasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital di Kabupaten Tabanan.

Sumber materi: Sosialisasi Permendagri Nomor 6 Tahun 2026, Fungsi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Peran Kepala Kewilayahan, Pengenalan Sistem JAYADUTA, serta Bimbingan Teknis JAYADUTA.

Pemerintah Desa Angseri
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali

🌐 Website: https://angseri.desa.id
✉️ Email: [email protected]
📘 Facebook: Desa Angseri
📸 Instagram: Desa Angseri
🎵 TikTok: Desa Angseri